politik
New Member
Debat capres ke-2 pada Minggu (17/2) lalu melewatkan banyak hal. Salah satunya: kurangnya rincian kebijakan untuk mengatasi masalah sosial-ekologi struktural. Kita harus menilai para kandidat dengan melihat komitmen mereka untuk mempromosikan proses pembangunan, hak asasi manusia, dan demokrasi yang lebih adil. Kedua kandidat membuat kesalahan ketika menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengatasi dampak negatif dari industri kelapa sawit. Mereka juga membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan reformasi agraria. Selain itu, tak satu pun mengakui hubungan mereka dengan industri ekstraktif dan pertambangan.
Oleh: Iqra Anugrah (The Interpreter)
Debat capres ke-2 mungkin menjadi sumber hiburan bagi banyak pemilih Indonesia, berkat pertukaran yang penuh warna antara petahana Joko Widodo (Jokowi) dan pesaingnya Prabowo Subianto. Analisis, pemeriksaan fakta, dan meme yang merujuk dan mengkritik gaya debat dan ekspresi wajah para kandidat, dengan cepat membanjiri media pasca-debat pada Minggu (17/2).
Tapi debat yang menjadi candaan semacam itu mengungkapkan masalah yang lebih besar: kurangnya rincian kebijakan untuk mengatasi masalah sosial-ekologi struktural.
Kita harus menilai para kandidat dengan melihat komitmen mereka untuk mempromosikan proses pembangunan, hak asasi manusia, dan demokrasi yang lebih adil, di tengah ekspansi modal besar-besaran di sektor infrastruktur dan ekstraktif, dan menjauh dari obsesi buta terkait pertumbuhan ekonomi.
Perdebatan dimulai dengan sesi tentang infrastruktur. Jokowi membanggakan rekornya dalam pengembangan infrastruktur dan menyoroti jumlah jalan raya, bandara, dan pelabuhan baru yang telah dibangun oleh pemerintahannya. Mencoba untuk mencetak beberapa poin, Prabowo mengkritik ambisi Jokowi dengan menunjukkan kurangnya studi kelayakan, efisiensi biaya, dan konsultasi dengan masyarakat setempat.
Namun Prabowo gagal menentukan bagaimana kebijakan infrastrukturnya akan mengatasi masalah tersebut. Tidak ada diskusi tentang bagaimana inisiatif infrastruktur baru-baru ini telah mempercepat konflik lahan antara masyarakat lokal dan otoritas negara dan perusahaan.
Bagian kedua, yang membahas kebijakan energi dan pangan, mengajukan beberapa pertanyaan sulit tentang dampak revolusi industri keempat dan perkebunan kelapa sawit terhadap petani kecil di pedesaan dan lingkungan. Jokowi menawarkan pandangan yang terlalu optimis, dengan alasan bahwa inovasi teknologi seperti aplikasi pertanian telah menciptakan pasar baru di mana petani dan konsumen dapat mengambil bagian dalam perdagangan komoditas pertanian.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Iqra Anugrah (The Interpreter)
Debat capres ke-2 mungkin menjadi sumber hiburan bagi banyak pemilih Indonesia, berkat pertukaran yang penuh warna antara petahana Joko Widodo (Jokowi) dan pesaingnya Prabowo Subianto. Analisis, pemeriksaan fakta, dan meme yang merujuk dan mengkritik gaya debat dan ekspresi wajah para kandidat, dengan cepat membanjiri media pasca-debat pada Minggu (17/2).
Tapi debat yang menjadi candaan semacam itu mengungkapkan masalah yang lebih besar: kurangnya rincian kebijakan untuk mengatasi masalah sosial-ekologi struktural.
Kita harus menilai para kandidat dengan melihat komitmen mereka untuk mempromosikan proses pembangunan, hak asasi manusia, dan demokrasi yang lebih adil, di tengah ekspansi modal besar-besaran di sektor infrastruktur dan ekstraktif, dan menjauh dari obsesi buta terkait pertumbuhan ekonomi.
Perdebatan dimulai dengan sesi tentang infrastruktur. Jokowi membanggakan rekornya dalam pengembangan infrastruktur dan menyoroti jumlah jalan raya, bandara, dan pelabuhan baru yang telah dibangun oleh pemerintahannya. Mencoba untuk mencetak beberapa poin, Prabowo mengkritik ambisi Jokowi dengan menunjukkan kurangnya studi kelayakan, efisiensi biaya, dan konsultasi dengan masyarakat setempat.
Namun Prabowo gagal menentukan bagaimana kebijakan infrastrukturnya akan mengatasi masalah tersebut. Tidak ada diskusi tentang bagaimana inisiatif infrastruktur baru-baru ini telah mempercepat konflik lahan antara masyarakat lokal dan otoritas negara dan perusahaan.
Bagian kedua, yang membahas kebijakan energi dan pangan, mengajukan beberapa pertanyaan sulit tentang dampak revolusi industri keempat dan perkebunan kelapa sawit terhadap petani kecil di pedesaan dan lingkungan. Jokowi menawarkan pandangan yang terlalu optimis, dengan alasan bahwa inovasi teknologi seperti aplikasi pertanian telah menciptakan pasar baru di mana petani dan konsumen dapat mengambil bagian dalam perdagangan komoditas pertanian.
Baca Artikel Selengkapnya di sini