Demokrasi Dan Ham Alami Kemunduran Di Asia Tenggara, Ini Alasannya

politik

New Member
Demokrasi dan hak asasi manusia tengah mengalami kemunduran di Asia Tenggara. Mulai dari Thailand, Singapura, Brunei, Sri Lanka, Filipina, hingga Indonesia, otoritarianisme mulai bangkit kembali. Dua elemen kunci yang mendorong bangkitnya illiberalisme adalah kebangkitan kembali para penguasa “kuat” di kawasan itu, dan kekuatan ekonomi dan militer China yang terus meningkat, didukung oleh Inisiatif Sabuk dan Jalan. Meningkatnya peran agama—khususnya Islam—dalam politik, juga telah berperan dalam tren menuju illiberalisme di wilayah tersebut.

Oleh: James Massola (The Sydney Morning Herald)

Terdapat sebuah pemilu yang dijalankan oleh junta militer, yang memberikan kemenangan kepada seorang pemimpin militer yang kuat. Terdapat seperangkat undang-undang baru yang diduga menargetkan berita palsu, tetapi memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan “koreksi”. Terdapat hukuman mati dengan dirajam karena melakukan hubungan s3ks di luar nikah atau gay. Terdapat iklan lowongan pekerjaan untuk algojo. Terdapat patung putri duyung bertelanjang dada yang ditutup dengan kain—setelah 15 tahun dipajang—untuk menghormati “norma timur”.

Selamat datang di Asia Tenggara, di mana hampir setiap hari tampaknya bermunculan kasus-kasus di mana hak-hak politik dan sipil setiap warga negara terkikis, atau berkurangnya lembaga-lembaga demokratis.

Contoh-contoh di atas merujuk pada—masing-masing—pemilihan umum Thailand yang dipertanyakan, yang tampaknya akan membuat mantan Jenderal Prayut Chan-o-cha berkuasa; hukum yang diusulkan di Singapura yang akan memungkinkan seorang menteri untuk memberikan “koreksi” terhadap konten-konten yang dianggap “salah”; pengenalan hukum Syariah di Brunei; Keputusan Sri Lanka untuk menghidupkan kembali hukuman mati untuk penyelundupan narkoba setelah 40 tahun; dan keputusan taman hiburan di Jakarta selama kampanye pemilu, di mana pasukan Islam konservatif memainkan peran yang semakin tegas.

Ini hanyalah contoh-contoh terbaru.

Terpilihnya Rodrigo Duterte pada Pilpres Filipina tahun 2016 menandai dimulainya perang berdarah terhadap narkoba, yang telah menyebabkan ribuan orang tewas dalam apa yang disebut pembunuhan di luar proses hukum, penumpasan terhadap pers bebas (khususnya pada situs online populer Rappler dan kepala editor-nya Maria Ressa), dan Filipina bergeser dari orbit Amerika Serikat (AS) dan masuk ke wilayah pengaruh China yang otoriter.

Di Myanmar, ratusan ribu Muslim Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh karena tindakan keras militer yang secara internasional disebut “genosida”. Para jurnalis telah dipenjara karena melaporkan cerita tersebut, sementara Aung Sang Suu Kyi—yang pernah menjadi pahlawan bagi kaum demokrat di wilayah tersebut—hanya duduk dan menonton.

Di Kamboja, diktator Hun Sen begitu sukses dalam Pemilu 2018, di mana ia “memenangkan” semua 125 kursi di parlemen. Sementara di Vietnam, para blogger dan aktivis yang berdebat untuk reformasi lahan, mengakhiri korupsi, dan untuk kebebasan demokrasi yang lebih besar, secara rutin dipenjara.

Asia Tenggara selalu memiliki hubungan yang tidak nyaman dengan norma-norma demokrasi Barat dan hak asasi manusia. Tetapi tampaknya—setelah periode liberalisasi dan terbukanya masyarakat sipil—hak-hak dan norma-norma ini sekarang mengalami kemunduran.

Dua elemen kunci yang mendorong bangkitnya illiberalisme adalah kebangkitan kembali para penguasa “kuat” di kawasan itu, dan kekuatan ekonomi dan militer China yang terus meningkat, didukung oleh investasi infrastruktur miliaran dolar melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan.

Thailand, Filipina, Kamboja, Brunei, Singapura, Myanmar, dan Vietnam sekarang semuanya dipimpin oleh pemimpin kuat, atau secara efektif menjadi negara dengan satu partai.

Baca Artikel Selengkapnya di sini
 
Loading...

Thread Terbaru

Top