politik
New Member
Laporan Mueller yang telah dinanti-nanti oleh publik–dan pemerintah–Amerika Serikat tidak memberi keputusan tegas tentang apa yang harus dilakukan terhadap Presiden Donald Trump. Semua itu ada di tangan para anggota parlemen. Mendapati berbagai fakta yang dilakukan Trump, Partai Demokrat AS yang kini menguasai kongres merasa galau, haruskah mereka melanjutkan investigasi terhadap Trump atau memulai upaya pemakzulannya.
Oleh: Karoun Demirjian dan Rachael Bade (The Washington Post)
Laporan penasihat khusus Robert S. Mueller III memberikan jalan dan isyarat yang telah ditunggu oleh para politisi Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat untuk menyelidiki Presiden AS Donald Trump. Namun, hari Jumat (19/4), Demokrat memiliki dua pandangan berbeda atas apa yang pada akhirnya akan menjadi babak akhir permainan mereka.
Di salah satu kubu, sebuah faksi Demokrat bertekad untuk mengejar pemakzulan Trump merasa didukung oleh laporan itu. Mereka memanfaatkan temuan terperinci Mueller tentang 10 contoh potensial upaya menghalangi keadilan untuk menghidupkan kembali seruan untuk menyampaikan kecaman tertinggi Kongres.
Upaya pemakzulan didukung oleh dua kandidat presiden dari Demokrat, Senator Elizabeth Warren (Demokrat, Massachusetts) dan Julián Castro, mantan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dalam administrasi Obama.
“Beratnya pelanggaran ini menuntut agar pejabat terpilih di kedua partai mengesampingkan pertimbangan politik dan melakukan tugas konstitusional mereka,” tutur Warren, dikutip dari The Washington Post, Minggu (21/4). “Artinya DPR harus memulai proses pemakzulan terhadap presiden Amerika Serikat.”
Namun, Ketua DPR AS Nancy Pelosi (Demokrat, California) dan tim kepemimpinannya berupaya mengakhiri pembicaraan tentang pemakzulan, menunjukkan di antara politisi terkemuka Demokrat bahwa laporan Mueller, yang dipandang oleh banyak anggota Demokrat akan memberatkan seorang presiden yang mencoba untuk merusak penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016, tidak akan banyak berpengaruh dalam hal pemakzulan.
Jajaran pemimpin Partai Demokrat tampaknya sepakat dalam strategi melanjutkan penyelidikan mereka terhadap Trump. Namun, mereka saling mempertanyakan apakah mandat konstitusional mereka tidak mengharuskan mereka memakzulkan presiden, bahkan jika mereka setuju bahwa Trump telah melanggar hukum. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa Kongres dapat mengungkapkan informasi korup tentang Trump dan menyajikan kepada para pemilih dalam pemilu presiden AS 2020.
Dalam poin pembicaraan yang dikirim ke anggota legislatif AS hari Kamis (18/4) malam, tim kepemimpinan Ketua DPR AS Nancy Pelosi mendesak mereka untuk menyoroti temuan Mueller yang tidak membebaskan Trump, mengkritik ringkasan Jaksa Agung William P. Barr yang “sengaja terdistorsi” dari laporan Mueller, dan menuduh Trump atas upaya menghalangi penyelidikan.
Tidak ada kata “pemakzulan” yang disebutkan dalam dokumen sepanjang hampir 1.000 kata tersebut.
Beberapa politisi Partai Demokrat memandang pemakzulan sebagai langkah politik yang dapat menyebabkan mereka kehilangan mayoritas dalam pemilihan DPR dan presiden tahun 2020, dan sebagian besar sia-sia dengan Partai Republik mengendalikan Senat. Sementara beberapa orang di Partai Republik merasa kecewa dengan laporan itu, mereka menyambut baik bahwa Mueller tidak mengambil langkah hukum terhadap Trump.
Senator Mitt Romney (Republik, Utah) mengatakan “kabar baik” bahwa tidak ada cukup bukti untuk menuntut presiden, tetapi dia “merasa muak pada sejauh mana merebaknya ketidakjujuran dan penyesatan oleh orang-orang di jabatan tertinggi pemerintah Amerika, termasuk presiden.”
Romney, yang pada tahun 2012 memperingatkan bahwa Rusia adalah ancaman geopolitik yang unggul, mengatakan ia terkejut bahwa mereka yang bekerja dalam kampanye Trump menyambut tawaran bantuan dari Rusia.
Para pemimpin Partai Demokrat telah berhubungan dengan anggota parlemen yang memimpin dewan selama masa reses dua pekan, dan mengetahui bahwa para pemilih jarang mengungkapkan keinginan untuk memakzulkan presiden, menurut seorang pejabat tip kepemimpinan. Sebaliknya, konstituen berfokus pada perawatan kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan obat resep.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Karoun Demirjian dan Rachael Bade (The Washington Post)
Laporan penasihat khusus Robert S. Mueller III memberikan jalan dan isyarat yang telah ditunggu oleh para politisi Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat untuk menyelidiki Presiden AS Donald Trump. Namun, hari Jumat (19/4), Demokrat memiliki dua pandangan berbeda atas apa yang pada akhirnya akan menjadi babak akhir permainan mereka.
Di salah satu kubu, sebuah faksi Demokrat bertekad untuk mengejar pemakzulan Trump merasa didukung oleh laporan itu. Mereka memanfaatkan temuan terperinci Mueller tentang 10 contoh potensial upaya menghalangi keadilan untuk menghidupkan kembali seruan untuk menyampaikan kecaman tertinggi Kongres.
Upaya pemakzulan didukung oleh dua kandidat presiden dari Demokrat, Senator Elizabeth Warren (Demokrat, Massachusetts) dan Julián Castro, mantan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dalam administrasi Obama.
“Beratnya pelanggaran ini menuntut agar pejabat terpilih di kedua partai mengesampingkan pertimbangan politik dan melakukan tugas konstitusional mereka,” tutur Warren, dikutip dari The Washington Post, Minggu (21/4). “Artinya DPR harus memulai proses pemakzulan terhadap presiden Amerika Serikat.”
Namun, Ketua DPR AS Nancy Pelosi (Demokrat, California) dan tim kepemimpinannya berupaya mengakhiri pembicaraan tentang pemakzulan, menunjukkan di antara politisi terkemuka Demokrat bahwa laporan Mueller, yang dipandang oleh banyak anggota Demokrat akan memberatkan seorang presiden yang mencoba untuk merusak penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016, tidak akan banyak berpengaruh dalam hal pemakzulan.
Jajaran pemimpin Partai Demokrat tampaknya sepakat dalam strategi melanjutkan penyelidikan mereka terhadap Trump. Namun, mereka saling mempertanyakan apakah mandat konstitusional mereka tidak mengharuskan mereka memakzulkan presiden, bahkan jika mereka setuju bahwa Trump telah melanggar hukum. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa Kongres dapat mengungkapkan informasi korup tentang Trump dan menyajikan kepada para pemilih dalam pemilu presiden AS 2020.
Dalam poin pembicaraan yang dikirim ke anggota legislatif AS hari Kamis (18/4) malam, tim kepemimpinan Ketua DPR AS Nancy Pelosi mendesak mereka untuk menyoroti temuan Mueller yang tidak membebaskan Trump, mengkritik ringkasan Jaksa Agung William P. Barr yang “sengaja terdistorsi” dari laporan Mueller, dan menuduh Trump atas upaya menghalangi penyelidikan.
Tidak ada kata “pemakzulan” yang disebutkan dalam dokumen sepanjang hampir 1.000 kata tersebut.
Beberapa politisi Partai Demokrat memandang pemakzulan sebagai langkah politik yang dapat menyebabkan mereka kehilangan mayoritas dalam pemilihan DPR dan presiden tahun 2020, dan sebagian besar sia-sia dengan Partai Republik mengendalikan Senat. Sementara beberapa orang di Partai Republik merasa kecewa dengan laporan itu, mereka menyambut baik bahwa Mueller tidak mengambil langkah hukum terhadap Trump.
Senator Mitt Romney (Republik, Utah) mengatakan “kabar baik” bahwa tidak ada cukup bukti untuk menuntut presiden, tetapi dia “merasa muak pada sejauh mana merebaknya ketidakjujuran dan penyesatan oleh orang-orang di jabatan tertinggi pemerintah Amerika, termasuk presiden.”
Romney, yang pada tahun 2012 memperingatkan bahwa Rusia adalah ancaman geopolitik yang unggul, mengatakan ia terkejut bahwa mereka yang bekerja dalam kampanye Trump menyambut tawaran bantuan dari Rusia.
Para pemimpin Partai Demokrat telah berhubungan dengan anggota parlemen yang memimpin dewan selama masa reses dua pekan, dan mengetahui bahwa para pemilih jarang mengungkapkan keinginan untuk memakzulkan presiden, menurut seorang pejabat tip kepemimpinan. Sebaliknya, konstituen berfokus pada perawatan kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan obat resep.
Baca Artikel Selengkapnya di sini