Jelang Pemilu, Australia Perlu Kejelasan Kebijakan Laut China Selatan

Discussion in 'Berita dan Informasi' started by politik, May 15, 2019 at 3:01 PM.

  1. politik

    politik New Member

    Joined:
    Jan 20, 2018
    Messages:
    186
    Likes Received:
    0
    Trophy Points:
    1
    Menjelang pemilihan umum di Australia, pakar mengamati hampir tidak ada diskusi tentang China dan dominasinya di Laut China Selatan. Sedangkan, para pemilih harus mengetahui apakah pemerintahan mereka berikutnya akan melakukan operasi kebebasan navigasi di perairan yang diperebutkan tersebut. Australia akan dilayani dengan baik oleh kedua sisi politik yang memperlakukan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai masalah substantif dan kritis, bukan hanya sebagai peluang untuk mencetak poin melawan lawan politik domestik.

    Oleh: Iain Henry (Lowy Institute)

    Richard McGregor dari Lowy Institute telah mencatat tidak adanya diskusi China dalam kampanye pemilihan umum Australia saat ini, suatu keadaan yang mendorong rekannya Sam Roggeveen untuk mengamati bahwa “Bipartisan dalam urusan China telah menjadi bentuk kolusi.” Mengingat bahwa Koalisi Liberal-Nasional tampaknya telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam debat tentang urusan luar negeri, kecil kemungkinan bahwa para pemilih Australia akan mengetahui lebih banyak hal sebelum pemungutan suara hari Sabtu, 18 Mei 2019.

    Namun, ini bukan untuk mengatakan bahwa Koalisi dan Partai Buruh memiliki kebijakan atau pendekatan yang identik terhadap hubungan dengan Republik Rakyat China. Salah satu aspek penting dari hal ini adalah respons Australia terhadap ekspansi dan pemaksaan China di Laut China Selatan.

    Pada pertengahan tahun 2016, mantan Menteri Pertahanan Bayangan Stephen Conroy mengatakan bahwa Australia akan “gagal tes” jika tidak tahan terhadap “perisakan” China di Laut China Selatan. Conroy menganjurkan otorisasi Angkatan Laut Australia untuk melakukan operasi kebebasan navigasi (FONOP) dalam jarak 12 mil laut dari wilayah yang diklaim China di sana. Bulan Oktober 2016, Menteri Pertahanan Bayangan saat ini, penerus Conroy, Richard Marles mengiyakan saran tersebut, mengatakan bahwa Angkatan Laut Australia harus “sepenuhnya berwenang” untuk melakukan operasi kebebasan navigasi.

    Menteri luar negeri saat itu, Julie Bishop, dengan cepat mengkritik posisi Partai Buruh yang pro-FONOP di DPR. Bishop mengklaim bahwa Marles telah “memutuskan bahwa Australia harus meningkatkan ketegangan” dengan melakukan FONOP, “suatu langkah yang belum pernah dilakukan Australia sebelumnya.” Secara implisit, meski jelas, Bishop menegaskan bahwa kebijakan Koalisi adalah tidak melakukan FONOP seperti itu: pemerintah Australia sebaliknya harus “berusaha untuk mengurangi ketegangan. Australia tidak boleh memihak, dan kita harus terus mendesak negosiasi damai.”

    Baca Artikel Selengkapnya di sini
     


Loading...

Loading...

Share This Page