politik
New Member
Akhir April lalu kembali terjadi insiden antara Indonesia dan Vietnam, di zone ekonomi eksklusif Indonesia yang juga diakui Vietnam. Konflik Indonesia-Vietnam terjadi setelah bentrokan antara kapal TNI AL dengan penjaga pantai Vietnam itu bisa dengan mudah berubah menjadi bentrokan bersenjata–yang untungnya belum terjadi. Hal semacam itu tidak hanya akan merusak hubungan Indonesia-Vietnam, tapi juga ketenangan di Indo-Pasifik, terutama melawan dominasi China di Laut China Selatan.
Oleh: Greta Nabbs-Keller (The Strategist)
Sebuah insiden tabrakan pada tanggal 27 April lalu yang melibatkan kapal pengawas ikan Vietnam dan kapal Angkatan Laut Indonesia di dekat Kepulauan Natuna, menyoroti risiko eskalasi persaingan dalam bidang perikanan di Laut China Selatan.
Tetapi hal itu juga harus dipahami dalam konteks dinamika strategis yang lebih luas di Indo-Pasifik, di mana persatuan ASEAN sedang diuji, dan toleransi untuk operasi maritim ‘zona abu-abu’ tampaknya berkurang.
Tingkat ketegangan dalam rekaman yang diambil oleh Angkatan Laut Indonesia yang menunjukkan insiden tabrakan itu, sangat terlihat jelas dan menyoroti potensi insiden semacam itu untuk meningkat menjadi bentrokan bersenjata. Personel Indonesia dapat terdengar meneriakkan serangkaian kata-kata kecaman seiring kapal Vietnam sengaja menabrak korvet Indonesia KRI Tjiptadi untuk mencegah penyitaan kapal nelayan Vietnam.
Selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengambil garis yang jauh lebih keras terhadap penangkapan ikan ilegal, dalam sebuah kebijakan yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam budaya politik yang hierarkis dan didominasi laki-laki, Susi bukan dikenal karena penghormatannya kepada kolega-kolega kabinet yang lebih senior atau, bahkan, anggota peradilan.
Dalam sebuah tweet setelah tabrakan tersebut, Susi menantang Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan pelelangan kapal-kapal yang disita, dan menyerukan penghancuran terhadap kapal-kapal itu. Dia kemudian melanjutkan dengan penghancuran 51 kapal—kebanyakan berasal dari Vietnam—pada tanggal 4 April.
Posisi Susi yang tak kenal kompromi dalam kedaulatan wilayah dan sumber daya Indonesia, telah membuatnya sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, dan kemungkinan ia akan mendapatkan posisi kabinetnya lagi dalam periode kedua pemerintahan yang dipimpin Jokowi.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Greta Nabbs-Keller (The Strategist)
Sebuah insiden tabrakan pada tanggal 27 April lalu yang melibatkan kapal pengawas ikan Vietnam dan kapal Angkatan Laut Indonesia di dekat Kepulauan Natuna, menyoroti risiko eskalasi persaingan dalam bidang perikanan di Laut China Selatan.
Tetapi hal itu juga harus dipahami dalam konteks dinamika strategis yang lebih luas di Indo-Pasifik, di mana persatuan ASEAN sedang diuji, dan toleransi untuk operasi maritim ‘zona abu-abu’ tampaknya berkurang.
Tingkat ketegangan dalam rekaman yang diambil oleh Angkatan Laut Indonesia yang menunjukkan insiden tabrakan itu, sangat terlihat jelas dan menyoroti potensi insiden semacam itu untuk meningkat menjadi bentrokan bersenjata. Personel Indonesia dapat terdengar meneriakkan serangkaian kata-kata kecaman seiring kapal Vietnam sengaja menabrak korvet Indonesia KRI Tjiptadi untuk mencegah penyitaan kapal nelayan Vietnam.
Selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengambil garis yang jauh lebih keras terhadap penangkapan ikan ilegal, dalam sebuah kebijakan yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam budaya politik yang hierarkis dan didominasi laki-laki, Susi bukan dikenal karena penghormatannya kepada kolega-kolega kabinet yang lebih senior atau, bahkan, anggota peradilan.
Dalam sebuah tweet setelah tabrakan tersebut, Susi menantang Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan pelelangan kapal-kapal yang disita, dan menyerukan penghancuran terhadap kapal-kapal itu. Dia kemudian melanjutkan dengan penghancuran 51 kapal—kebanyakan berasal dari Vietnam—pada tanggal 4 April.
Posisi Susi yang tak kenal kompromi dalam kedaulatan wilayah dan sumber daya Indonesia, telah membuatnya sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, dan kemungkinan ia akan mendapatkan posisi kabinetnya lagi dalam periode kedua pemerintahan yang dipimpin Jokowi.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
