Krisis Berlarut, Bahaya Semakin Mengancam Venezuela

Seiring krisis berlarut, bahaya semakin mengancam Venezuela. Semakin lama Presiden Nicolas Maduro tetap menjabat, semakin besar risiko pecahnya perang saudara dan konflik geopolitik. Intervensi militer akan menjadi bencana. Lebih banyak diplomasi adalah jawabannya. Jika dilakukan dengan benar, itu bisa berhasil.

Oleh: Bloomberg

Lebih banyak negara telah mengakui Juan Guaido, Pemimpin Majelis Nasional Venezuela, sebagai presiden sementara negara itu, tetapi Presiden Nicolas Maduro masih berkuasa. Semakin lama kebuntuan berlangsung, semakin besar potensi pecahnya kekerasan atau perang saudara. Pertanyaannya adalah, apa lagi yang bisa dilakukan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya untuk mencegah hal itu.

Pada satu titik, pelajaran yang bisa diambil dari sejarah jelas: intervensi militer akan menjadi bencana bagi semua pihak—bahkan lebih buruk daripada membiarkan Maduro dan pemerintahannya yang beracun menang. Lebih banyak diplomasi adalah jawabannya. Jika dilakukan dengan benar, itu bisa berhasil.

Meskipun sebagian besar negara-negara Eropa telah mengakui Guaido, namun beberapa penolakan seperti di Italia dan Yunani telah menghalangi deklarasi Uni Eropa untuk mendukungnya. Pemerintah Jepang juga ragu-ragu dan belum mengambil sikap yang jelas. Guaido layak mendapat pujian karena menjangkau Italia—yang koalisinya terbagi atas masalah ini—untuk mencoba mendapatkan dukungan mereka. Dia bisa membantu membujuk pihak-pihak netral lainnya dengan menetapkan jadwal yang jelas untuk mengadakan pemilu begitu Maduro pergi.

Sikap teguh Yunani mencerminkan hubungannya dengan Rusia, yang telah mengekspor senjata ke Venezuela dan memperoleh kendali atas beberapa sumber daya minyak negara itu dalam kesepakatan yang bagus. Tetapi sepertinya bahkan Rusia melihat tanda-tanda berakhirnya kepemimpinan Maduro.

Untuk memperluas perpecahan di dalam kubu Maduro, Uni Eropa harus memperluas sanksi terhadap warga Venezuela yang terdaftar; sanksi saat ini berlaku hanya untuk 18 warga. Bekerja dengan AS, pemerintahnya harus menargetkan keuntungan ilegal yang disembunyikan di luar negeri.

Baca Artikel Selengkapnya di sini