politik
New Member
Rakyat Palestina tahu bahwa setiap kebijakan pemerintahan Trump dikeluarkan demi satu niat yang jelas: untuk mempermalukan dan menundukkan mereka. Tapi apa logika di balik penghinaan AS terhadap Palestina? Tampaknya tujuan utama AS adalah untuk mematahkan semangat rakyat Palestina dan harapan mereka untuk negara berdaulat, serta memaksa mereka untuk menerima ‘kenyataan’ dan kemudian menyerah.
Oleh: Marwan Bishara (Al Jazeera)
Selama dua tahun terakhir, pemerintahan Trump telah melancarkan serangan diplomatik habis-habisan terhadap Palestina, sambil mempersiapkan inisiatif baru untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Mereka mengklaim bahwa rencananya berbeda dari yang lain, meremehkan komentar apa pun tentang rencana itu sebagai spekulasi liar, dan menuduh bahwa para kritikus terburu-buru menghakimi sebelum mereka melihatnya.
Memang, warga Palestina belum melihat rencana yang sebenarnya, tetapi mereka memiliki perasaan yang cukup bagus tentang apa yang akan terjadi. Mereka telah menyaksikan dengan cermat ketika pemerintahan Trump meluncurkan setiap kebijakan, demi satu niat yang jelas: untuk mempermalukan dan menundukkan mereka.
TRUMP: HADIAH BAGI ISRAEL
Selama satu setengah tahun terakhir, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberikan satu “hadiah” politik kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Pada Desember 2017, pemerintahannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv pada Mei 2018. Pada Januari 2018, pemerintah Trump membekukan semua bantuan untuk UNRWA—badan PBB yang bertugas mendukung jutaan warga Palestina yang hidup sebagai pengungsi—dan pada Juni tahun itu, AS keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah menuduh PBB memiliki bias terhadap Israel, mengingat kebijakannya di Palestina yang diduduki. Pada bulan September, pemerintahan Trump menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina di Washington.
Sementara itu, AS membiarkan Netanyahu untuk memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang oleh Departemen Luar Negeri AS sebut “diduduki” dalam dokumen resmi, dan menyebut wilayah itu sebagai “dikontrol Israel”.
Kemudian, tepat sebelum pemilu Israel tahun ini, Presiden Donald Trump menandatangani proklamasi yang mengakui pencaplokan Israel atas Dataran Tinggi Golan di Suriah, yang sebelumnya dinyatakan “tidak sah” oleh pemerintah Reagan dan Dewan Keamanan PBB.
Mungkin yang paling mengkhawatirkan, pemerintahan Trump mendorong negara-negara Arab tertentu ke arah normalisasi hubungan dengan Israel tanpa ada konsesi Israel.
Kebijakan AS ini telah mendorong Netanyahu—yang akan menjabat masa jabatan kelima sebagai perdana menteri—untuk mempertahankan kedaulatan Israel selamanya atas “Yerusalem bersatu”, sebagai “ibu kota abadi” Israel, dan bersumpah untuk tidak pernah melepaskan kendali Israel atas wilayah Palestina mana pun di sebelah barat Sungai Yordan. Dia juga berjanji untuk mencaplok semua pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Sementara itu, para pemimpin Palestina dan para penguasa Arab hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak penting.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Marwan Bishara (Al Jazeera)
Selama dua tahun terakhir, pemerintahan Trump telah melancarkan serangan diplomatik habis-habisan terhadap Palestina, sambil mempersiapkan inisiatif baru untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Mereka mengklaim bahwa rencananya berbeda dari yang lain, meremehkan komentar apa pun tentang rencana itu sebagai spekulasi liar, dan menuduh bahwa para kritikus terburu-buru menghakimi sebelum mereka melihatnya.
Memang, warga Palestina belum melihat rencana yang sebenarnya, tetapi mereka memiliki perasaan yang cukup bagus tentang apa yang akan terjadi. Mereka telah menyaksikan dengan cermat ketika pemerintahan Trump meluncurkan setiap kebijakan, demi satu niat yang jelas: untuk mempermalukan dan menundukkan mereka.
TRUMP: HADIAH BAGI ISRAEL
Selama satu setengah tahun terakhir, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberikan satu “hadiah” politik kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Pada Desember 2017, pemerintahannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv pada Mei 2018. Pada Januari 2018, pemerintah Trump membekukan semua bantuan untuk UNRWA—badan PBB yang bertugas mendukung jutaan warga Palestina yang hidup sebagai pengungsi—dan pada Juni tahun itu, AS keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah menuduh PBB memiliki bias terhadap Israel, mengingat kebijakannya di Palestina yang diduduki. Pada bulan September, pemerintahan Trump menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina di Washington.
Sementara itu, AS membiarkan Netanyahu untuk memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang oleh Departemen Luar Negeri AS sebut “diduduki” dalam dokumen resmi, dan menyebut wilayah itu sebagai “dikontrol Israel”.
Kemudian, tepat sebelum pemilu Israel tahun ini, Presiden Donald Trump menandatangani proklamasi yang mengakui pencaplokan Israel atas Dataran Tinggi Golan di Suriah, yang sebelumnya dinyatakan “tidak sah” oleh pemerintah Reagan dan Dewan Keamanan PBB.
Mungkin yang paling mengkhawatirkan, pemerintahan Trump mendorong negara-negara Arab tertentu ke arah normalisasi hubungan dengan Israel tanpa ada konsesi Israel.
Kebijakan AS ini telah mendorong Netanyahu—yang akan menjabat masa jabatan kelima sebagai perdana menteri—untuk mempertahankan kedaulatan Israel selamanya atas “Yerusalem bersatu”, sebagai “ibu kota abadi” Israel, dan bersumpah untuk tidak pernah melepaskan kendali Israel atas wilayah Palestina mana pun di sebelah barat Sungai Yordan. Dia juga berjanji untuk mencaplok semua pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Sementara itu, para pemimpin Palestina dan para penguasa Arab hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak penting.
Baca Artikel Selengkapnya di sini