Lentera
blogger amatir
Moratorium UN yang diajukan oleh Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditolak Pemerintah. Pemerintah menegaskan ujian nasional tetap ada. Keputusan ini telah diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu tentang UN.
Dengan demikian tidak perlu lagi ada polemik tentang Ujian Nasional dan UN tetap jalan. Terkait dengan evaluasi UN dalam rapat terbatas adalah evaluasi menyeluruh sistem pendidikan, bukan keberadaan UN.
"Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya," kata Kalla di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Jumat, 16 September 2016 seperti yang ditulis di nasional.tempo.co
Kalla mengatakan moratorium UN diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usulan itu kemudian dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Di rapat terbatas tersebut, usulan moratorium UN tidak diterima.
"Berarti UN tetap jalan. Logikanya begitu, semua usulan yang tidak diterima, ya, jalan yang lama," kata Kalla. Terkait dengan evaluasi UN, dia mengatakan yang diminta dalam rapat terbatas adalah evaluasi menyeluruh sistem pendidikan, bukan keberadaan UN.
Kalla sebelumnya juga mengatakan keberadaan UN dianggap masih dibutuhkan untuk pemerataan di dunia pendidikan. Hampir semua negara, termasuk di Asia Tenggara, punya mekanisme sejenis untuk mengukur tingkat pendidikan. Karena itu, keberadaan UN diperlukan sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan.
Apalagi, tanpa UN dikhawatirkan semangat siswa dalam belajar akan berkurang. "Jadi usulan itu tidak diterima, tapi dikaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," kata Kalla.
Dengan demikian tidak perlu lagi ada polemik tentang Ujian Nasional dan UN tetap jalan. Terkait dengan evaluasi UN dalam rapat terbatas adalah evaluasi menyeluruh sistem pendidikan, bukan keberadaan UN.
"Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya," kata Kalla di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Jumat, 16 September 2016 seperti yang ditulis di nasional.tempo.co
Kalla mengatakan moratorium UN diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usulan itu kemudian dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Di rapat terbatas tersebut, usulan moratorium UN tidak diterima.
"Berarti UN tetap jalan. Logikanya begitu, semua usulan yang tidak diterima, ya, jalan yang lama," kata Kalla. Terkait dengan evaluasi UN, dia mengatakan yang diminta dalam rapat terbatas adalah evaluasi menyeluruh sistem pendidikan, bukan keberadaan UN.
Kalla sebelumnya juga mengatakan keberadaan UN dianggap masih dibutuhkan untuk pemerataan di dunia pendidikan. Hampir semua negara, termasuk di Asia Tenggara, punya mekanisme sejenis untuk mengukur tingkat pendidikan. Karena itu, keberadaan UN diperlukan sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan.
Apalagi, tanpa UN dikhawatirkan semangat siswa dalam belajar akan berkurang. "Jadi usulan itu tidak diterima, tapi dikaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," kata Kalla.
