politik
New Member
Pemungutan suara Turki tanggal 31 Maret 2019 dipandang sebagai ujian bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Partai AK di tengah penurunan ekonomi yang dipicu oleh krisis mata uang tahun 2018. Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang dipimpin Erdogan telah berkoalisi dengan sekutunya dalam dua pemilu Turki sebelumnya, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) sayap kanan, di sebuah blok yang dikenal sebagai Aliansi Rakyat. Al Jazeera meneliti isu-isu utama yang mendominasi agenda politik sebelum pemilihan kritis di Turki.
Oleh: Umut Uras (Al Jazeera)
Jutaan pemilih Turki akan memilih walikota dan pejabat lokal tanggal 31 Maret 2019 dalam pemilu yang dianggap sebagai ujian baru bagi partai yang berkuasa pimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah krisis mata uang tahun 2018. Kampanye di Istanbul baru dilakukan beberapa minggu sebelum Pemilu Turki, dengan diskusi politik yang semakin intensif di kota terbesar di Turki.
Partai-partai politik melakukan upaya terakhir mereka untuk menarik para pemilih, mengangkat masalah-masalah nasional dan lokal selama pemilu, dan menghiasi lapangan dan jalan-jalan di ibu kota ekonomi Turki dengan spanduk kampanye.
Selain walikota untuk tingkat kota dan kabupaten, lebih dari 57 juta pemilih terdaftar di Turki diperkirakan akan memilih anggota dewan distrik dan kepala lingkungan dalam pemilihan, yang ketujuh dalam lima tahun.
Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang dipimpin Erdogan telah berkoalisi dengan sekutunya dalam dua pemilu sebelumnya, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) sayap kanan, di sebuah blok yang dikenal sebagai Aliansi Rakyat.
Penantang utama blok Erdogan adalah Nation’s Alliance, yang terdiri dari oposisi utama sayap kiri-tengah Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Baik (IYI) sayap kanan. Kedua aliansi tersebut telah menghasilkan puluhan kandidat walikota bersama di 81 provinsi Turki.
Istanbul dan ibu kota Turki, Ankara dipandang sebagai arena paling intens untuk diperebutkan oleh kedua aliansi. Al Jazeera meneliti isu-isu utama yang mendominasi agenda politik sebelum pemilihan kritis di Turki.
PENURUNAN EKONOMI
Ekonomi Turki, yang tergelincir ke dalam resesi pertama dalam satu dekade, telah menjadi agenda pemilu sejauh ini. Ekonomi telah terpukul keras sejak lira Turki anjlok terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2018, kehilangan sebanyak 40 persen dari nilainya di tengah kekhawatiran makroekonomi dan struktural, kekhawatiran investor atas independensi Bank Sentral, dan pertikaian diplomatik dengan Amerika. Meskipun langkah pemerintah Turki untuk menaikkan suku bunga telah membantu mata uang lira mendapatkan kembali nilainya, hal itu juga menyebabkan penurunan besar dalam pinjaman bank dan hilangnya kepercayaan bisnis.
Mata uang yang terdepresiasi telah memberikan tekanan pada bisnis yang terpukul oleh utang yang dinominasikan dalam mata uang asing, sementara inflasi yang tinggi telah menurunkan daya beli warga sehingga membatasi pengeluaran konsumen. Produk domestik bruto (PDB) Turki per kapita turun menjadi US $ 9.632 tahun 2018 dari US $ 10.597 tahun 2017 terhadap harga nominal karena anjloknya lira.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Umut Uras (Al Jazeera)
Jutaan pemilih Turki akan memilih walikota dan pejabat lokal tanggal 31 Maret 2019 dalam pemilu yang dianggap sebagai ujian baru bagi partai yang berkuasa pimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah krisis mata uang tahun 2018. Kampanye di Istanbul baru dilakukan beberapa minggu sebelum Pemilu Turki, dengan diskusi politik yang semakin intensif di kota terbesar di Turki.
Partai-partai politik melakukan upaya terakhir mereka untuk menarik para pemilih, mengangkat masalah-masalah nasional dan lokal selama pemilu, dan menghiasi lapangan dan jalan-jalan di ibu kota ekonomi Turki dengan spanduk kampanye.
Selain walikota untuk tingkat kota dan kabupaten, lebih dari 57 juta pemilih terdaftar di Turki diperkirakan akan memilih anggota dewan distrik dan kepala lingkungan dalam pemilihan, yang ketujuh dalam lima tahun.
Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang dipimpin Erdogan telah berkoalisi dengan sekutunya dalam dua pemilu sebelumnya, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) sayap kanan, di sebuah blok yang dikenal sebagai Aliansi Rakyat.
Penantang utama blok Erdogan adalah Nation’s Alliance, yang terdiri dari oposisi utama sayap kiri-tengah Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Baik (IYI) sayap kanan. Kedua aliansi tersebut telah menghasilkan puluhan kandidat walikota bersama di 81 provinsi Turki.
Istanbul dan ibu kota Turki, Ankara dipandang sebagai arena paling intens untuk diperebutkan oleh kedua aliansi. Al Jazeera meneliti isu-isu utama yang mendominasi agenda politik sebelum pemilihan kritis di Turki.
PENURUNAN EKONOMI
Ekonomi Turki, yang tergelincir ke dalam resesi pertama dalam satu dekade, telah menjadi agenda pemilu sejauh ini. Ekonomi telah terpukul keras sejak lira Turki anjlok terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2018, kehilangan sebanyak 40 persen dari nilainya di tengah kekhawatiran makroekonomi dan struktural, kekhawatiran investor atas independensi Bank Sentral, dan pertikaian diplomatik dengan Amerika. Meskipun langkah pemerintah Turki untuk menaikkan suku bunga telah membantu mata uang lira mendapatkan kembali nilainya, hal itu juga menyebabkan penurunan besar dalam pinjaman bank dan hilangnya kepercayaan bisnis.
Mata uang yang terdepresiasi telah memberikan tekanan pada bisnis yang terpukul oleh utang yang dinominasikan dalam mata uang asing, sementara inflasi yang tinggi telah menurunkan daya beli warga sehingga membatasi pengeluaran konsumen. Produk domestik bruto (PDB) Turki per kapita turun menjadi US $ 9.632 tahun 2018 dari US $ 10.597 tahun 2017 terhadap harga nominal karena anjloknya lira.
Baca Artikel Selengkapnya di sini