HOPTION
New Member
Sesuai laporan Le jurnal de Montreal, Menteri energi Kanada, Pierre Moreau mempresentasikan sebuah pernyataan guna mengatur industri pertambangan cryptocurrency pada 30 Mei mendatang, khususnya dalam sektor penggunaan energi.
Pada Maret tahun 2018 lalu, pemasok PLTA Hydro-Québec menolak permintaan dari para miners yang berbondong-bondong bergerak untuk mencari biaya murah dan iklim yang sejuk. Namun, ada kekhawatiran dari perusahaan yang mengatakan bahwa para penambang/miners bisa terkena 25 persen dari total output.
Estimasi dari beberapa ratus perusahaan pertambangan telah membuat tuntutan kepada perusahaan energi, yaitu dengan mencari 10 TeraWatt per jam (TWh) untuk mengoperasikan bisnis mereka.
Namun, Quebec tampaknya menyadari potensi manfaat ekonomi bahwa penambang cryptocurrency bisa membawa kedalam wilayah tersebut. Untungnya, laporan terbaru dari Auditor Jenderal menunjukkan bahwa “berulang-ulang kelebihan kekuatan” dari 13 TWh dapat diproduksi oleh Hydro-Quebec.
Pada Januari tahun 2018, CEO Hydro-Québec Eric Martel mengatakan dalam sebuah wawancara, “Kami berencana untuk menjual hampir 5 TWh untuk sektor ini pada tahun-tahun mendatang. Pada awalnya, kita mengatakan “it’s fun, untuk pelanggan”. Tapi ada titik dimana terdapat terlalu banyak permintaan, yang tentu dapat merugikan.”
Moreau kemudian mengeluarkan moratorium quasi, dan menambahkan bahwa kontrol dan peraturan harus diperkenalkan dalam beberapa bulan mendatang sehingga “Hydro-Québec tidak melihat semua kapasitas produksi yang terserap.”
Sesuai dengan proposal, Hydro-Québec dan Régie de l’énergie akan menetapkan tarif berbeda untuk harga cryptocurrency terhadap usaha tambang, dan memperkenalkan sebuah ukuran “load shedding” – yang akan memotong pasokan listrik untuk bisnis ini ketika persyaratan masyarakat mencapai kapasitas maksimum.
Juru bicara hidro-Québec Marc-Antoine Pouliot menyatakan “Mandat perusahaan adalah untuk memastikan pelaksanaan cryptocurrencies di Quebec dengan baik, dengan memaksimalkan manfaat ekonomi dan menjamin stabilitas pasokan listrik kami.” Akan tetapi, pihak oposisi tetap skeptis dan mengatakan hal tersebut dapat menekan dana pemerintah.
Sumber : Inforexnews
Pada Maret tahun 2018 lalu, pemasok PLTA Hydro-Québec menolak permintaan dari para miners yang berbondong-bondong bergerak untuk mencari biaya murah dan iklim yang sejuk. Namun, ada kekhawatiran dari perusahaan yang mengatakan bahwa para penambang/miners bisa terkena 25 persen dari total output.
Estimasi dari beberapa ratus perusahaan pertambangan telah membuat tuntutan kepada perusahaan energi, yaitu dengan mencari 10 TeraWatt per jam (TWh) untuk mengoperasikan bisnis mereka.
Namun, Quebec tampaknya menyadari potensi manfaat ekonomi bahwa penambang cryptocurrency bisa membawa kedalam wilayah tersebut. Untungnya, laporan terbaru dari Auditor Jenderal menunjukkan bahwa “berulang-ulang kelebihan kekuatan” dari 13 TWh dapat diproduksi oleh Hydro-Quebec.
Pada Januari tahun 2018, CEO Hydro-Québec Eric Martel mengatakan dalam sebuah wawancara, “Kami berencana untuk menjual hampir 5 TWh untuk sektor ini pada tahun-tahun mendatang. Pada awalnya, kita mengatakan “it’s fun, untuk pelanggan”. Tapi ada titik dimana terdapat terlalu banyak permintaan, yang tentu dapat merugikan.”
Moreau kemudian mengeluarkan moratorium quasi, dan menambahkan bahwa kontrol dan peraturan harus diperkenalkan dalam beberapa bulan mendatang sehingga “Hydro-Québec tidak melihat semua kapasitas produksi yang terserap.”
Sesuai dengan proposal, Hydro-Québec dan Régie de l’énergie akan menetapkan tarif berbeda untuk harga cryptocurrency terhadap usaha tambang, dan memperkenalkan sebuah ukuran “load shedding” – yang akan memotong pasokan listrik untuk bisnis ini ketika persyaratan masyarakat mencapai kapasitas maksimum.
Juru bicara hidro-Québec Marc-Antoine Pouliot menyatakan “Mandat perusahaan adalah untuk memastikan pelaksanaan cryptocurrencies di Quebec dengan baik, dengan memaksimalkan manfaat ekonomi dan menjamin stabilitas pasokan listrik kami.” Akan tetapi, pihak oposisi tetap skeptis dan mengatakan hal tersebut dapat menekan dana pemerintah.
Sumber : Inforexnews
