politik
New Member
Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham mengatakan, mengingat perang dagang AS-China, negara yang menandatangani perjanjian dengan Indonesia, Peru, dan Hong Kong memiliki kepentingan tambahan. Partai Buruh Australia telah berkomitmen untuk membuka kembali perundingan tentang perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan tujuan menghapus pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antara investor-negara (ISDS), dan mendorong pengujian pasar tenaga kerja. Birmingham mendesak Partai Buruh untuk meratifikasi perjanjian itu demi “kepentingan nasional”, merujuk kritiknya terhadap pemerintah ketika ada penundaan untuk menandatangani kesepakatan dengan Indonesia tahun lalu.
Oleh: Sarah Martin (The Guardian)
Partai Buruh menunda dukungannya untuk perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Australia yang ditandatangani oleh Koalisi di parlemen sebelumnya, ketika menteri perdagangan Australia, Simon Birmingham, memperingatkan terhadap kemunduran ke arah proteksionisme setelah pertemuan para menteri perdagangan di G20.
Berbicara kepada The Guardian Australia setelah pertemuan di Tokyo selama akhir pekan ini, Birmingham mengatakan bahwa mengingat perang dagang AS-China, negara yang menandatangani perjanjian dengan Indonesia, Peru, dan Hong Kong memiliki kepentingan tambahan.
Partai Buruh telah berkomitmen untuk membuka kembali perundingan tentang perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Peru jika memenangkan mayoritas parlemen pada pemilu bulan Mei lalu, dengan tujuan menghapus pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antara investor-negara (ISDS), dan mendorong pengujian pasar tenaga kerja.
Menteri perdagangan baru oposisi, Madeleine King, mengatakan bahwa mengingat Partai Buruh belum membentuk pemerintahan, partai akan menunggu parlemen untuk meneliti perjanjian perdagangan bebas sebelum setuju untuk meratifikasi kesepakatan apa pun.
“Kami memiliki komitmen bahwa jika kami menang, namun kami kalah, kami akan berusaha untuk menegosiasikan kembali perjanjian yang ada,” kata King kepada Guardian Australia.
“Kami tidak berada dalam pemerintahan sehingga kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu tentunya, jadi saya harus membahas masalah tersebut dengan rekan-rekan saya dan melihat apa yang bisa kami lakukan.”
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Sarah Martin (The Guardian)
Partai Buruh menunda dukungannya untuk perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Australia yang ditandatangani oleh Koalisi di parlemen sebelumnya, ketika menteri perdagangan Australia, Simon Birmingham, memperingatkan terhadap kemunduran ke arah proteksionisme setelah pertemuan para menteri perdagangan di G20.
Berbicara kepada The Guardian Australia setelah pertemuan di Tokyo selama akhir pekan ini, Birmingham mengatakan bahwa mengingat perang dagang AS-China, negara yang menandatangani perjanjian dengan Indonesia, Peru, dan Hong Kong memiliki kepentingan tambahan.
Partai Buruh telah berkomitmen untuk membuka kembali perundingan tentang perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Peru jika memenangkan mayoritas parlemen pada pemilu bulan Mei lalu, dengan tujuan menghapus pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antara investor-negara (ISDS), dan mendorong pengujian pasar tenaga kerja.
Menteri perdagangan baru oposisi, Madeleine King, mengatakan bahwa mengingat Partai Buruh belum membentuk pemerintahan, partai akan menunggu parlemen untuk meneliti perjanjian perdagangan bebas sebelum setuju untuk meratifikasi kesepakatan apa pun.
“Kami memiliki komitmen bahwa jika kami menang, namun kami kalah, kami akan berusaha untuk menegosiasikan kembali perjanjian yang ada,” kata King kepada Guardian Australia.
“Kami tidak berada dalam pemerintahan sehingga kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu tentunya, jadi saya harus membahas masalah tersebut dengan rekan-rekan saya dan melihat apa yang bisa kami lakukan.”
Baca Artikel Selengkapnya di sini
